OR [rank_math_breadcrumb]

Hindari Siswa Turut Demonstrasi 11 April, Polres Metro Tangerang Akan Dirikan Posko Pemisahan

  • 1 min read
  • Apr 11, 2022

Polisi Resort (Polres) Metro Tangerang Kota akan membangun pos pemisahan di beberapa titik di daerah hukumnya pada Senin (11/4/2022).

Pendirian pos pemisahan itu buat menahan siswa untuk ikuti tindakan demonstrasi yang hendak diadakan Tubuh Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semua Indonesia (SI) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

“Ya kita akan menjaga di sejumlah titik akses ke arah Jakarta, fungsinya untuk memperhitungkan janganlah sampai ada siswa yang ikut-ikut ke Jakarta,” tutur Kepala Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Komarudin, pada mass media, Minggu (10/4/2022).

Kepolisian, sebutkan Komarudin, masih memetakkan masalah lokasi pendirian pos pemisahan.

Tetapi, ia pastikan jika pos pemisahan akan dibangun di lokasi yang berhimpitan dengan DKI Jakarta dari Kota Tangerang.

“(Lokasi posko pemisahan) masih kita persiapkan, masih kita dalami. Yang pasti kita menjaga di semua titik ke Jakarta,” bebernya.

Komarudin awalnya memperjelas, siswa yang dari kampus-kampus di daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota dilarang ikuti tindakan demonstrasi BEM SI yang berjalan esok.

“Siswa dilarang turut. Siswa tidak dibetulkan tidak dibolehkan karena itu (tindakan demo),” kata Komarudin.

Menurutnya, beberapa siswa cuman akan menghancurkan jalannya tindakan demonstrasi yang hendak berjalan esok.

Karenanya, kepolisian larang siswa dari Kota Tangerang dan daerah yang terhitung daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota ikuti tindakan demonstrasi di Istana Negara itu.

“Kelompok-kelompok yang mempunyai potensi mengotori jalannya tindakan, menghancurkan jalannya tindakan, atau melukai tindakan tersebut ya misalnya beberapa siswa,” sebut Komarudin.

Sementara itu, Komarudin menyebutkan jika Polres Metro Tangerang Kota tidak akan menahan mahasiswa dari Kota Tangerang yang akan ikuti tindakan demonstrasi di Istana Negara.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dari Kota Tangerang untuk mengumandangkan gagasannya saat tindakan demonstrasi di Istana Negara sebagai hak mereka.

“Sampaikan opini di muka umum itu ditata oleh undang-undang, itu ialah hak tiap masyarakat negara. Jika misalkan ingin sampaikan dan harus pergi ke Jakarta, periode kita ingin inikan (cegah),” urainya.