OR [rank_math_breadcrumb]

Bareskrim Tolak Laporan Kuasa Hukum Korban Kerangkeng Manusia Langkat Berkaitan Artis Cendekiawan

  • 2 min read
  • Apr 01, 2022

Team kuasa hukum laporan kasus kerangkeng manusia Langkat, Sumatera Utara (Sumut), mengatakan laporannya ditampik oleh Tubuh Reserse Kriminil (Bareskrim) Polri.

Team kuasa hukum mengatakan laporan dibikin sebagai wakil 4 korban penghuni kerangkeng manusia di Langkat.

“Ya ditampik, barusan seperti rekanan saya berikan bahkan juga tidak cari dan mengeruk bukti yang disertakan,” kata Periset Komisi untuk Orang Lenyap dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Dia menjelaskan, argumen Bareskrim menampik laporan itu karena sekarang ini kasus itu tengah diatasi Polda Sumatera Utara.

Perwakilan Kontras Sumut, Karunia Muhammad menjelaskan, walau dianya bawa beberapa tanda bukti, tetapi Sentral Servis Kepolisian Terintegrasi (SPKT) Bareskrim tidak minta bukti itu dan cuman mengutamakan jika kasus itu saat ini sedang diatasi Polda Sumut.

“Jadi dengan argumen itu SPKT menampik laporan kita. Itu pasti kita menyayangkan karena laporan ini tentu saja akan tertuju pada penelusuran keadilan yang hendak diharapkan oleh beberapa korban, khususnya ke-4 korban kami,” bebernya.

Adapun dalam laporan ini, team kuasa hukum kerangkeng Langkat menyorot masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan artis cendekiawan dalam kasus itu.

Berdasar info korban, mereka dipaksakan bekerja tanpa hari liburan dan jam kerja dan tidak memperoleh gaji upah.

“Jika tidak ada hari liburan tanggal merah meskipun itu terjadi tidak jadikan mereka tidak bekerja, mereka masih tetap bekerja disana dan tidak memperoleh upah apa saja sepanjang merkaa ada disitu,” bebernya.

Seterusnya, perwakilan Perhimpunan Kontribusi Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina mengutarakan faksinya mendapati ada sangkaan pelaku cendekiawan dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat.

Dia menjelaskan, ada beberapa artis cendekiawan yang disampaikan ke Bareskrim. Menurut dia, ada pelaksana negara yang berperanan jadi artis cendekiawan di kasus itu.

“Dan kami mendapati actor intelektualnya hingga itu jadi argumen kami untuk melapor. Ditambah karena client kami dan 4 korban yang tidak dapat kami sebut namanya itu tidak diakomodasi pada proses LP yang berada di Sumut,” katanya.

Dikabarkan sebelumnya, Polda Sumut telah memutuskan SP, HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG sebagai terdakwa kasus kerangkeng manusia di Langkat. Tetapi, sampai sekarang ini, 8 terdakwa itu belum ditahan polisi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, penentuan terdakwa itu berdasar hasil gelar kasus yang sudah dilakukan Ditreskrimum Polda Sumut pada Senin (21/3/2022).

Hadi menjelaskan, terdakwa yang mengakibatkan korban wafat pada proses tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada sekitar tujuh orang, berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG.

“Pasal yang dipersangkakan, Pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pembasmian TPPO, dengan sanksi hukuman 15 tahun ditambahkan sepertiga teror dasar,” kata Hadi diverifikasi lewat telephone, Senin malam.

Selanjutnya, terdakwa penampung korban TPPO ada 2 orang berinisial SP dan TS. Ke-2 nya dikenai Pasal 2 UU mengenai Pembasmian TPPO dengan sanksi hukuman optimal 15 tahun penjara.