OR [rank_math_breadcrumb]

ASN Bisa Mudik Lebaran, Dilarang Gunakan Mobil Dinas

  • 1 min read
  • Apr 17, 2022

Kementerian Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membolehkan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk melakukan mudik Lebaran 2022.

Tetapi, beberapa ASN dilarang memakai mobil dinas untuk perjalanan mudik Lebaran, liburan, dan kebutuhan yang lain di luar kepentingan dinas.

Seperti tercantum pada Surat Selebaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Cuti Karyawan Negeri Sipil Negara Sepanjang Masa Hari Liburan Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Ini jadi pembicaraan hangat netizen di sosial media Twitter dalam viral topik “Idul Fitri”.

Peraturan ini disongsong baik oleh netizen yang profesinya sebagai ASN karena bisa bergabung dengan keluarga pada Lebaran tahun ini.

“Telah sah ya, ASN bisa lakukan perjalanan ke luar wilayah, mudik, atau ke luar negeri sepanjang masa liburan dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri,” kata account Twitter @pejabrut, Kamis (14/3/2022).

Peraturan ini membolehkan ASN ambil cuti tahunan pada sebelum serta sesudah liburan nasional dan cuti bersama Idul Fitri tahun 2022 yang diputuskan pemerintahan.

“Petinggi Pembimbing Kepegawaian (PPK) dan/atau petinggi yang diberi delegasi wewenang sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan pada lembaga pemerintahan bisa memberi cuti tahunan ke karyawan Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansinya di saat saat sebelum atau setelah masa hari liburan nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah,” catat SE Nomor 13 Tahun 2022.

Tetapi, cuti tahunan diberi dengan menimbang beban kerja, karakter, dan karakter pekerjaan dan jumlah karyawan di masing-masing lembaga.

Pemberian cuti tahunan dilaksanakan secara akuntabel sesuai Ketentuan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Management Karyawan Negeri Sipil.

Disamping itu, ASN disuruh untuk memerhatikan dan patuhi status resiko penyebaran Covid-19 di daerah arah. Selanjutnya memerhatikan ketentuan berkenaan Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga yang diputuskan Menteri Dalam Negeri.